PKS: Politik Dinasti Banyak Mudhoratnya

 

JAKARTA- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaeni, menegaskan politik dinasti sah-sah saja asal tidak merugikan rakyat sebab melarang politik dinasti sama saja membatasi hak berdemokrasi.

"Politik dinasti pasti masalahnya juga ada tetapi mudharatnya lebih besar," kata Jazuli di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan politik dinasti sebenarnya tergantung pada implementasinya kalau bertanggungjawab tidak masalah namun jika digunakan untuk kekuasaan demi kepentingan keluarga maka itu yang jadi masalah.

"Tetapi jangan sampai nanti dipersoalkan hak berdemokrasi. Kita kan dilindungi hak memilih dan dipilih," kata Jazuli.

Ditegaskan saat ini Komisi II DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang didalamnya muncul wacana mengatur soal potensi dinasti politik di daerah.

"Kita akan atur dan tertibkan. Kalau suaminya kepala daerah berarti anggota keluarganya seperti anak dan istri jangan ikut dulu Pilkada," kata Jazuli.

Menurut Jazuli, PKS sejauh ini menghindari potensi munculnya politik dinasti. Dia mencontohkan dalam daftar Caleg DPR dari PKS dilarang suami dan istri bersamaan jadi Caleg.

"Kalau istri Caleg maka suami tidak boleh Caleg. Demikian juga sebaliknya," kata Jazuli.